Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Dari 10 (sepuluh) tugas Kuasa Pengguna Barang maka dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

  1. Penataanusahaan Barang Milik Negara (BMN) Merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:
    1. Pembukuan Dilakukan sesuai dengan SP2D yang masuk baik kontrak dan persediaan kedalam   SIMAK BMN.
    2. Inventarisasi Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang telah dilakukan 3 (tiga) kali Inventarisasi dan Penilaian dengan rincian sebagai berikut :
      • Tahun 2009 dilakukan lnventarisasi dan Penilaian antara petugas SIMAK BMN Balai  Wilayah Sungai Sumatera VII dengan Petugas dari Kanwil V DJKN Bandar Lampung dengan nilai perolehan sebesar Rp642.583.972.849 dan telah dilakukan koreksi pada SIMAK BMN Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
      • Tahun 2014 dilakukan lnventarisasi dan Penilaian lakukan lnventarisasi dan Penilaian antara petugas SIMAK BMN Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dengan Petugas dari KPKNL Bengkulu dengan nilai perolehan sebesar Rp315.340.859.149 dan telah dilakukan korek:si pada SIMAK BMN Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
      • Tahun 2015 dilakukan lnventarisasi dan Penilaian lakukan lnventarisasi dan Penilaian antara petugas SIMAK BMN Balai Wilayah Sungai Sumatera Vll dengan Petugas dari KPKNL Bengkulu dengan nilai perolehan sebesar Rp67.687.003.111, pada saat ini masih dalam proses dan dilanjutkan di tahun 2016 ini.
    3. Pelaporan Pelaporan secara rutin telah dilaksanakan setiap per semester dan tahunan dan sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar baik pada saat melakukan rekonsiliasi di KPKNL Bengkulu tingkat Satker maupun di Kantor DJKN Lampung dan Bengkulu untuk tingkat wilayah.
  2. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
    merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengamanan aset Direktorat Jenderal Sumber
    Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada di Provinsi
    Bengkulu. Kegiatan pengamanan aset yang telah dilakukan BWS Sumatera VIl sejak tahun 2009
    hingga 2015 adalah:
    1. Pengurusan sertifikat tanah sebanyak 24 bidang tanah yang berlokasi di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah.
    2. Pemasangan Papan Merek Pengaman Kepemilikan Tanah yang berlokasi di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepahiang dan Kota Bengkulu.
    3. Tugu Batas Tanah yang berlokasi di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan.
    4. Untuk mess PU yang dikuasai oleh pihak Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada saat ini telah kembali berada di bawah kepemilikan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
    5. Penuntasan Temuan BPK Rl adalah sebagai berikut:
      Temuan Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Interim Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012
      1. Aset Tetap per 30 Juni 2012 pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VI1 senilai Rp27.145.966.984,00 belum diyakini kewajarannya Tuntas.
      2. Tanah senilai Rp1.907.136.000,00 pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII belum disertai Bukti Kepemilikan Berupa Sertifikat Tuntas.
      3. Aset Tetap berupa kendaraan bermotor 23 unit senilai Rp159.382.000,00 tidak didukung bukti kepemilikannya (BPKB) Belum Tuntas.
      4. Terdapat 21 kendaraan bermotor senilai Rp49.882.000,00 yang tidak diketahui keberadaannya Belum Tuntas.
      5. Terdapat 5 (lima) unit kendaraan bermotor senilai Rp655.000.000,00 yang dimanfaatkan pihak ketiga (4 (empat) kendaraan sudah dikuasai BWS Sumatera VII, tersisa 1 (satu) kendaraan masih di pihak lain).
      6. Tanah seluas 781.961 meter persegi pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII belum tercatat Tuntas.
    6. Penuntasan Temuan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:
      Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum No. 3/3/2014/BWSS7 Tahun 2014
      1. Terhadap Temuan BPK RI Tahun 2012 sudah dilakukan lnvenJarisasi dan Penilaian, akan tetapi masih terdapat asset sebesar Rp. 822.560.499.351,00 yang belum diyakini kewajarannya. Temuan BPK RI Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum
        Semester I 2012 yaitu:
      2. Terdapat Aset Tanah sebanyak 73 bidang tanah milik Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (dari 73 bidang, baru 24 bidang Tuntas, masih tersisa 49 bidang Belum Tuntas).
      3. Terdapat Kendaraan Dinas Operasional Balai Wilayah Sungai Sumatera VII yang dipakai oleh Pihak di Luar Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dan tidak dilengkapi Surat lzin Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana mestinya Tuntas.
    7. Pemindahtanganan tanah beserta bangunan dari Pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera
      VII ke Pihak Balai Besar Sumatera VIlI Palembnag yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong masih dalam proses Belum Tuntas.
    8. Penyelesaian sertifikat warga yang terkena proyek irigasi di Kabupaten Mukomuko sebanyak 19 sertifikat Belum Tuntas.
    9. Permintaan hibah tanah untuk pembangunan sekolah dari pihak Kabupaten Bengkulu Utara Belum Tuntas.
    10. Permintaan hibah tanah untuk lokasi penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Mukomuko Belum Tuntas.
    11. Tanah milik Balai Wilayah Sungai Sumatera VII yang dikuasai oleh pihak Kabupaten Bengkulu Selatan Belum Tuntas.