Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Unit Organisasi KementerianILembagaIPemerintah DaerahIlnstansi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan BarangIJasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan BarangIJasa Pemerintah pada Pasal 14 sebagai berikut:

  1. KementerianILembagaIPemerintah DaerahIlnstansi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayananIpembinaan di bidang Pengadaan Barang I Jasa.
  2. ULP pada KementerianILembagaIPemerintah DaerahIlnstansi dibentuk oleh MenteriIPimpinan LembagaIKepala DaerahIPimpinan lnstansi.

Sebagai implementasi Pasal 14 tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Peumahan Rakyat telah menetapkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 646/KPTS/M/2014 Tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk pelaksanaan pengadaan BarangIJasa seluruh satmikal di Provinsi Bengkulu ditempatkan pada Balai Wilayah SUngai Sumatera VII, selanjutnya disebut ULP Bengkulu yang beralamat di Jalan Batang Hari No. 25 Kota Bengkulu.

Dasar Hukum Pembentukan ULP

Keberadaan ULP Bengkulu berdasarkan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

  1. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan BarangIJasa Pemerintah.
  3. Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Bina Marga.
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 09/PRT IM/2011.
  7. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 07/SE/M/2012 tentang Pelak.sanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah Secara Elektronik (e­Procurement) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No. 16/SE/M/2013.
  8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 646/KPTS/M/2014 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelaksanaan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah Secara Elektronik (e-Procurement) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
  9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT /M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
  10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 184/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat.

Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2015 No. DIPA 033.061.63376912015 tanggal 14 November 2015,  Satker Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.