Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, disebut sebagai “BWS Sumatera VII”, terbentuk pada tahun 2006, sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah yang membagi tugas, wewenang dan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/M/2006 tanggal 26 Juni 2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai , pengelolaan wilayah sungai terbagi atas wilayah sungai lintas negara; wilayah sungai lintas provinsi; wilayah sungai strategis nasional; wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan wilayah sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Pembagian ini secara nyata memberikan batasan atas pengelolaan wilayah sungai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Awal Balai Wilayah Sungai (BWS) sendiri dibentuk melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2006 tanggal 17 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai. Pada tabel Lampiran 1 dalam peraturan tersebut, diuraikan tipe balai dari BWS Sumatera VII, lokasi provinsi, dan wilayah sungai sebagai Wilayah Kerja dari masing-masing BWS. Peraturan Menteri ini menyebutkan Wilayah Kerja BWS Sumatera VII terdiri dari Wilayah Sungai Air Majunto dan Wilayah Sungai Sebelat.

Disahkannya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai mengubah Wilayah Sungai yang menjadi tanggung jawab BWS Sumatera VII. Pada Lampiran I.2, disebutkan bahwa Wilayah Sungai Lintas Provinsi yang melintasi Provinsi Bengkulu adalah Wilayah Sungai Teramang Muar (kode WS 01.35.A2) dengan lintasan Provinsi Bengkulu-Jambi; dan Nasal-Padang Guci (kode WS 01.39.A2) dengan lintas Provinsi Bengkulu-Sumatera Selatan-Lampung. Dengan demikian, kedua Wilayah Sungai ini menjadi tanggung jawab BWS Sumatera VII dengan pola pengelolaan yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 404/KPTS/M/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Nasal Padang Guci dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 405/KPTS/M/2012 tanggal 6 Desember 2012 tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Teramang Muar. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2012 tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.

Pada tingkat organisasi, struktur organisasi BWS Sumatera VII mengalami perubahan pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 34/PRT/M/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Melalui peraturan ini, BWS Sumatera VII mengupayakan pengelolaan Sumber Daya Air yang optimal di Provinsi Bengkulu, khususnya pada Wilayah Sungai Teramang Muar dan Nasal-Padang Guci yang menjadi tanggung jawabnya.