Balai Wilayah Sungai Sumatera VII terdiri atas empat (4) Satuan Kerja/SNVT yaitu

Merupakan satuan kerja yang melaksanakan  pengelolaan sumber daya air  di wilayah sungai  yang meliputi perencanaan, pendayagunaan  sumber  daya  air  dan  pengendalian  daya  rusak  air  pada sungai,danau, waduk, bendungan  dan tampungan air lainnya,  irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.

Tugas:

  1. Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas Kasatker, terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
  2. Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Kasatker untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satker.
  3. Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah koordinasinya kepada Menteri dalam rangka mencapai tujuan Renstra Kementerian.
  4. Menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas Pembantu Pejabat Inti Satker

Tanggung jawab:

  1. Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra Kementerian dan menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan dalam DIPA.
  2. Bertanggung jawab atas penyusunan program yang mengacu pada Renstra dalam rangka mewujudkan rencana outcome yang akan dituangkan dalam RKA-K/L  dan DIPA untuk tahun berikutnya.
  3. Bertanggungjawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

fungsi:

  • penyusunan  pola  dan  rencana  pengelolaan  sumber  daya  air  pada wilayah sungai;
  • penyusunan  rencana  dan  program,  studi  kelayakan  dan  perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
  • persiapan, penyusunan  rencana  dan dokumen pengadaan barang dan jasa;
  • pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  serta  penetapan  pemenang selaku Unit Layanan Pengadaan (ULP);
  • pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan sumber daya air;
  • penyusunan  rencana  dan  pelaksanaan  pengelolaan  kawasan  lindung sumber air pada wilayah sungai;
  • pengelolaan  sumber  daya  air  yang  meliputi  konservasi  dan pendayagunaan  sumber  daya  air  serta  pengendalian  daya  rusak  air pada wilayah sungai;
  • pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
  • pelaksanaan  bimbingan  teknis  pengelolaan  sumber  daya  air  yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
  • pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
  • pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
  • pelaksanaan  urusan  tata  usaha  dan  rumah  tangga  balai  serta koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Satker Balai Wilayah Sungai Sulawesi III membawahi 2 (dua) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu ;

  1. PPK Ketatalaksanaan.
  2. PPK Perencanaandan Program.

Bidang  Operasi  dan  Pemeliharaan  mempunyai  tugas  melaksanakanperencanaan,   pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi,  penyiapan rekomendasi teknis, penerapan sistem manajemen mutu, serta bimbingan teknis  operasi  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  sumber  daya  air, pengelolaan  sistem  hidrologi  dan  sistem  peringatan  dini,  koordinasi pengelolaan sumber daya air dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana

Merupakan satuan kerja yang melaksanakan  operasi dan pemeliharaan sumber daya air yang meliputi  sungai,danau, waduk, bendungan  dan tampungan air lainnya,  irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai.

tugas :

  1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana, program dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA tahun anggaran 2015 dan petunjuk operasional kerja.
  2. Satker OP SDA Sumatera VII  berwenang mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara sesuai dengan tujuan dan batas-batas anggaran yang tercantum dalam DIPA sesuai pedoman pelaksanaannya.
  3. Satker OP SDA Sumatera VII berada di bawah pembinaan dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Tanggung jawab:

  1. Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra Kementerian dan menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan dalam DIPA.
  2. Bertanggung jawab atas penyusunan program yang mengacu pada Renstra dalam rangka mewujudkan rencana outcome yang akan dituangkan dalam RKA-K/L  dan DIPA untuk tahun berikutnya.
  3. Bertanggungjawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

fungsi:

  1. perencanaaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
  2. pelaksanaan  pengelolaan  kawasan  lindung  sumber  air  pada  wilayah sungai;
  3. penyiapan  rekomendasi  teknis  dalam  pemberian  ijin  atas  penyediaan, peruntukan,  penggunaan  dan  pengusahaan  sumber  daya  air  pada wilayah sungai;
  4. pemantauan dan evaluasi kelayakan operasi pada  sarana dan prasarana sumber daya air;
  5. pelaksanaan  penerapan  sistem  manajemen  mutu  dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan;
  6. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
  7. penyediaan  bimbingan  teknis  dalam  penyelenggaraan  operasi  dan pemeliharaan;
  8. pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
  9. fasilitasi  kegiatan  Tim  Koordinasi  Pengelolaan  Sumber  Daya  Air  pada wilayah sungai; dan
  10. pemberdayaan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  operasi  dan pemeliharaan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Sumatera VII membawahi 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu ;

  1. PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I
  2. PPK Operasi dan Pemliharaan SDA II
  3. PPK Operasi dan Pemeliharaan III

Merupakan Satuan Kerja Non Vertikal yang melaksanakan konservasi  sumber daya air,  pengendalian daya rusak air  dan pengendalian sedimen, pengendalian  pelaksanaan  konstruksi, penyediaan  bimbingan  teknis  jaringan  sumber  air  serta  penyiapan, penyusunan  rencana,  dokumen  dan  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan jasa.

tugas :

  1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana, program dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA tahun anggaran 2015 dan petunjuk operasional kegiatan.
  2. SNVT PJSA berwenang mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran negara sesuai dengan tujuan dan batas-batas anggaran yang tercantum dalam DIPA sesuai pedoman pelaksanaannya.

Tanggung jawab:

  1. Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra Kementerian dan menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan dalam DIPA.
  2. Bertanggung jawab atas penyusunan program yang mengacu pada Renstra dalam rangka mewujudkan rencana outcome yang akan dituangkan dalam RKA-K/L  dan DIPA untuk tahun berikutnya.
  3. Bertanggungjawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

fungsi:

  1. pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
  2. penyusunan  rencana  persiapan  operasi  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana  sungai,  pantai,  danau,  waduk,  bendungan  dan  tampungan air lainnya;
  3. pengendalian  dan  pengawasan  pelaksanaan  konstruksi  sarana  dan prasarana  sungai,  pantai,  danau,  waduk,  bendungan  dan  tampungan air lainnya termasuk pemantauan dan evaluasinya;
  4. pelaksanaan  penerapan  sistem  manajemen  mutu  dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sungai, pantai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya;
  5. penyediaan  bimbingan  teknis  dalam  penyelenggaraan  pelaksanaan konstruksi  sarana  dan  prasarana  sungai,  pantai,  danau,  waduk,bendungan  dan  tampungan  air  lainnya  yang  menjadi  kewenangan provinsi  dan  kabupaten/kota;  pelaksanaan  pembinaan  teknis pengelolaan  sungai, pantai  danau dan waduk  yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; dan
  6. pemberdayaan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelaksanaan konstruksi  sarana  dan  prasarana  sungai,  pantai,  danau,  waduk,bendungan dan tampungan air lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu membawahi 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu ;

  1. PPK Sungai dan Pantai I
  2. PPK Sungai dan Pantai II
  3. PPK Prasarana Konservasi SDA

Bidang  Pelaksanaan  Jaringan  Pemanfaatan  Air  melaksanakan pendayagunaan  sumber  daya  air,  pengendalian  dan  pengawasan   pelaksanaan konstruksi,  serta  penyiapan,  penyusunan  rencana,  dokumen  dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

tugas :

  1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana, program, dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA serta Petunjuk Operasional Kegiatan

Tanggung jawab:

  1. Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan Renstra Kementerian dan menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan dalam DIPA.
  2. Bertanggung jawab atas penyusunan program yang mengacu pada Renstra dalam rangka mewujudkan rencana outcome yang akan dituangkan dalam RKA-K/L  dan DIPA untuk tahun berikutnya.
  3. Bertanggungjawab kepada Menteri selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang

fungsi:

  1. pelaksanaan  perencanaan  teknis  sarana  dan  prasarana  irigasi,  rawa,tambak, air baku dan air tanah;
  2. penyusunan  rencana  persiapan  operasi  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
  3. pengendalian  dan  pengawasan  pelaksanaan  konstruksi  sarana  dan prasarana irigasi, rawa, tambak, air baku dan air tanah;
  4. pelaksanaan  penerapan  sistem  manajemen  mutu  dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi,rawa, tambak, air baku dan air tanah;
  5. enyediaan  bimbingan  teknis  dalam  penyelenggaraan  pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana  irigasi,  rawa,  tambak, air baku dan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota; dan
  6. pemberdayaan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana  irigasi,  rawa,  tambak, air baku dan air tanah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, SNVT PJPA Sumatera VII Provinsi Bengkulu membawahi 4 (empat) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu ;

  1. PPK Irigasi dan Rawa I
  2. PPK Irigasi dan Rawa II
  3. PPK Irigasi dan Rawa III
  4. PPK Prasarana Air Baku